Oleh: Yudhi Octora

DAPENPOS.CO.ID, BANDUNG – Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) menggelar sesi zoom "Sosialisasi FDU terkait Penjelasan Pembayaran MP bulan Januari 2024" pada hari Jumat, 29 Desember 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Juru Bayar Pensiun dari seluruh Indonesia dan Perwakilan Pejabat Kantor Pusat (SBU/Fronting Nonbank), dengan dua sesi berlangsung mulai dari pukul 09.00 WIB - 11.00 WIB untuk sesi pertama dan pukul 14.00 WIB - 15.00 WIB untuk sesi kedua.

Pada acara ini, pembicara utama adalah Direktur Utama Dapenpos Bpk. Iwan Gunawan dengan materi yang disampaikan sekilas info mengenai Dana Pensiun sebagai Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun, yang menjanjikan sejumlah uang pembayaran yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu dan salah satu poin utama yang dibahas adalah kewajiban Dapenpos dalam membayarkan manfaat pensiun kepada peserta, bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor: 12/PKS/Dapenpos/1122 dan Nomor: PKS.225/DIR-4/1122, yang berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun secara rekeningisasi.

Dalam rangka mematuhi ketentuan hukum, peserta pensiun penerima Manfaat Pensiun diwajibkan untuk melakukan pembaharuan data secara berkala dan tahunan melalui Formulir Data Ulang (FDU). Dalam Pasal 24 ayat 3 pada Pedoman Dana Pensiun (PDP) yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebutkan bahwa kewajiban peserta adalah memberikan data, keterangan, atau informasi lain yang diminta oleh Pengurus Dapenpos untuk keperluan administrasi Dana Pensiun.

Adapun beberapa kewajiban peserta/pensiunan/penerima Manfaat Pensiun (MP) yang diuraikan dalam Pasal 24 antara lain meliputi:

1.   Melakukan pembaharuan data secara berkala dan tahunan melalui FDU. Konsekuensinya, Dapenpos dapat menunda pembayaran apabila data tidak diperbaharui.

2.   Memberikan informasi tentang perubahan status diri, mutasi Penerima MP, dan perubahan data lainnya.

3.   Melaporkan kepada Dapenpos apabila dalam 3 bulan pensiun belum menerima Surat Keputusan (SK) Pembayaran Manfaat Pensiun.

4.   Melatih anak/cucu untuk melaporkan perubahan status penerima MP.

Dalam konteks ini, FDU dianggap sebagai kewajiban peserta Dapenpos yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, dengan mekanisme penyerahan yang diatur dalam PKS Pasal 2 ayat 4.

Terkait materi penjelasan tentang penghentian sementara pembayaran MP bulan Januari 2024 bagi pensiunan yang belum mengirimkan FDU disampaikan oleh Sdri. Neneng Kamilatul Jauhariah sebagai Kepala Bidang Kepesertaan. Dengan menunjuk Surat Edaran yang dikirim kepada KCU/KC seluruh Indonesia, bahwa bagi Pensiunan yang menyusul mengirimkan FDU, maka akan diterbitkan Dapem susulan tanpa menunda bulan depan.

Acara zoom ditutup dengan berakhirnya sesi tanya jawab diantara juru bayar dan Dapenpos.